PBB Mendesak Israel Bertanggung Jawab Atas Pelanggaran yang dilakukan Terhadap Masyarakat Palestina

Bagikan Ke :

Link disalin

Pakar hak asasi manusia PBB telah meminta komunitas internasional untuk mendesak pertanggungjawaban Israel atas pembongkaran dan penyitaan bangunan di komunitas Badui Hamsa Al-Bqaia, Lembah Yordania utara.

“Kami menyambut baik dukungan yang diberikan untuk penduduk desa Humsa oleh perwakilan diplomatik di Palestina dan Israel. Tetapi, banyak yang harus dilakukan oleh untuk menuntut pertanggungjawaban Israel." kata Michael Lynk, Pelapor untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina dan Balakrishnan Rajagopal, Pelapor tentang perumahan yang layak untuk ditinggali.

Pakar hak asasi manusia PBB menunjukkan bahwa "penghancuran rumah yang dilakukan militer Israel, dan serta penyitaan harta benda, termasuk bantuan kemanusiaan, di Humsa telah menyebabkan krisis bagi sekitar 60 penduduk desa, termasuk 35 anak-anak."

Ini adalah desa tradisional Badui, yang bergantung pada rumah tradisionalnya, ternak dan saluran airnya untuk tempat berlindung, ketahanan pangan dan mata pencaharian ekonominya.

Otoritas Israel mengusir penduduk desa dari tanah dan rumah mereka merupakan pelanggaran berat. Mengingat musim dingin yang mereka alami dan bahaya pandemi global yang masih terjadi mengancam jiwa mereka."

Penggusuran Merupakan Pelanggaran HAM Internasional

rumah Palestina

Para ahli juga mengatakan penggusuran melanggar larangan hak asasi manusia internasional terhadap pemindahan paksa warga sipil dari rumah mereka.

Negara-negara anggota PBB dan berbagai organisasi non-pemerintah telah menyediakan tenda darurat dan bentuk bantuan lainnya kepada penduduk desa setelah penghancuran oleh tentara Israel. Selanjutnya, setidaknya 42 bangunan yang berasal dari bantuan kemanusiaan telah disita atau dihancurkan oleh pasukan Israel.

Menanggapi pembenaran pemerintah Israel atas upaya penghancuran Hamsa dengan alasan bahwa itu terletak di dalam zona militer Israel, para ahli PBB mengatakan, "Pembenaran oleh Israel ini tidak memenuhi kewajiban di bawah hukum internasional. Israel tidak dapat menggunakan wilayah yang diambil alih untuk melakukan operasi pelatihan militer."

Pada 3 November 2020, dalam insiden pemindahan paksa terbesar yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir, sebanyak 73 orang, termasuk 41 anak-anak mengungsi. 

Pada 1 Februari, pasukan Israel kemudian menyita 25 bangunan di Hamsa al-Bqaia dengan tuduhan tidak memiliki izin bangunan.

Kemudian pada 3 Februari, pasukan Israel kembali untuk merebut 21 bangunan lagi. 60 warga Palestina telah diusir dari rumah mereka, termasuk 35 anak-anak. Adapun Bangunan yang dibongkar termasuk 21 rumah, 17 tempat ternak, dan 8 fasilitas air dan kebersihan.

Sejak awal 2021, Otoritas Israel telah menghancurkan, menyita, atau memaksa orang untuk menghancurkan sekitar 199 bangunan, termasuk 77 yang didanai donor, membuat 285 orang mengungsi, termasuk 150 anak-anak. Hal Ini mewakili peningkatan 200% dalam aksi penghancuran bangunan milik warga Palestina. 

Source : Qudsnen.co